by

Polemik Pelaksanaan Pilkada Di Pusaran Mengganasnya Covid-19

Pesta rakyat pilkada serentak yang hingga saat ini masih menjadi polemik di masyarakat karena pelaksaannya dilakukan pada kondisi yang masih masuk dalam pandemi makin mendekati hari H.

Keputusan pemerintah dan DPR yang akan tetap melaksanakan pemilihan calon pemimpin Daerah pada 9 Desember 2020 masih terus mendapat keritikan cukup keras dari kalangan tokoh masyarakat.

Namun demikian proses dan tahapan pemilihan sudah dirasa cukup matang dan kini prosesnya telah masuk pada tahap kampanye masing-masing calon untuk berebut hati para pemilih.

Kondisi pandemi yang masih mengkhawatirkan membuat syarat kampanye yang ketat yakni harus mendahulukan protocol kesehatan minimal 3M (menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak)

Namun demikian pada tataran pelasanaan kampanye oleh paca calon tidak sedikit yang akhirnya mendapatkan catatan dan melanggar protocol kesehatan. Hal itu terjadi di berberapa daerah salah satunya di Kalimantan Barat.

Anggota Bawaslu Kalbar, Faisal Riza mengatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat tengah menangani delapan kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di tujuh kabupaten.

“Untuk pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye pada pilkada di Kalbar mayoritas sudah berhasil kami cegah. Namun kasusnya tetap harus dicatat dan ada delapan pelanggaran yang sudah dan sedang diproses,” kata Faisal Riza di Pontianak, Minggu (4/10/20).

Faisal menuturkan bahwa pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh para calon pada umumnya adalah menghadirkan jumlah massa yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan yakni 50 orang. Sementara pelanggaran yang lain adalah mereka kebanyakan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD).

“Dari pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon, seperti yang terjadi di Ketapang, ada dua paslon dikenakan sanksi tiga hari tidak diperbolehkan kampanye. Kami sudah merekomendasikan kepada KPU setempat untuk memberikan sanksi administrasi kepada paslon yang melanggar dan KPU sudah menjalankan rekomendasi tersebut,” tutur Faisal.

Faisal menceritakan bahwa di hampir semua wilayah seperti daerah Sintang, Sambas dan beberapa daerah lain juga terdapat pelanggaran yang sama yakni melanggar peraturan KPU nomor 6, dimana pasangan calon melakukan pertemuan dengan masyarakat dengan jumlah masa melebihi dari 50 orang.

“Seperti di Sintang, mereka langsung diberikan peringatan tertulis dan dalam 1 jam harus segera membubarkan diri. Dan setelah mendapat peringatan tersebut, mereka langsung membubarkan diri,” kata Faisal.

Hingga hari ini masa kampanye berlangsung, rata-rata pelanggaran yang terjadi masih pada tataran pertemuan atau mengumpulkan masa melebihi melebihi batas kuantitas yang ditentukan.

“Sementara untuk paslon yang melakukan pertemuan dengan mengadakan kegiatan pentas seni, hiburan, dan lain sebagainya, itu belum ditemukan di Kalbar dan kita imbau agar setiap paslon yang ada bisa patuh terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan,” pungkas Faisal (sbr/red Perdananews).

Comment

Kategori Terkait